Fraksi DPN DPRD Tanjungpinang Berikan Pendapat Akhir LKPj Walikota 2025 dengan Catatan Kritis
Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang, melalui Wakil Ketua Prengki Simanjuntak, S.IP, baru-baru ini mengemukakan pandangan akhir mereka mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Kamis, 2 April 2026, fraksi ini menyatakan dukungannya untuk mengesahkan laporan tersebut, meskipun tidak tanpa catatan kritis yang perlu diperhatikan.
Catatan Kritis untuk Masa Depan
Meskipun dukungan ini diungkapkan, Fraksi DPN menekankan pentingnya memberikan catatan kritis, koreksi, dan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.
Prengki Simanjuntak menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan bukan hanya sekadar formalitas politik, melainkan sebuah tanggung jawab kelembagaan. “Kami berharap capaian positif yang telah diraih dapat dipertahankan, sementara kekurangan yang ada harus segera ditangani,” ujarnya setelah menyampaikan pandangan akhir fraksinya.
Apresiasi terhadap Capaian Pemerintah Kota
Fraksi DPN turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang atas berbagai upaya dan pencapaian yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2025. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, mereka mengakui bahwa Pemerintah Kota masih dapat menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang diambil, terutama dalam konteks fiskal yang sulit. Meskipun begitu, kami mencatat bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat,” imbuhnya.
Indikator Pembangunan Positif
Dalam penilaian umum, Fraksi DPN mencatat adanya sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan hasil yang positif. Khususnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan layanan dasar yang relatif terjaga.
Namun, Prengki mengingatkan bahwa apresiasi ini tidak boleh menjadikan pemerintah terlena, karena masih banyak masalah yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Catatan Kritis Fraksi DPN
Fraksi DPN mengidentifikasi beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:
1. Tekanan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Fraksi DPN menilai bahwa masyarakat Tanjungpinang saat ini masih dihadapkan pada tekanan ekonomi yang signifikan. Kenaikan harga kebutuhan pokok telah memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk rumah tangga, pelaku usaha kecil, buruh, nelayan, dan keluarga yang bergantung pada penghasilan tetap.
Keberhasilan pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dari laporan realisasi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan dalam kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Kota perlu lebih fokus pada pengendalian inflasi, penguatan pasar rakyat, stabilisasi harga, serta perlindungan terhadap usaha kecil dan ekonomi keluarga.
2. Kemandirian Fiskal dan PAD
Fraksi DPN juga menyoroti lemahnya kemandirian fiskal daerah, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal di tengah meningkatnya kebutuhan daerah. Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu mengambil langkah-langkah lebih serius untuk memperbaiki basis data pajak, menertibkan potensi kebocoran, serta mengoptimalkan aset daerah.
“PAD yang kuat bukan hanya sekadar angka, tetapi juga merupakan fondasi bagi kemandirian fiskal daerah. Hal ini penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” tambah Prengki.
3. Dampak Belanja Daerah
Fraksi DPN berpendapat bahwa belanja daerah harus lebih fokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Tingginya angka serapan anggaran tidak berarti jika masyarakat masih menghadapi masalah seperti jalan rusak, layanan yang lambat, dan kebersihan yang buruk.
Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang perlu disusun dengan orientasi hasil dan dampak, bukan sekadar rutinitas tahunan yang tidak memberikan manfaat langsung.
4. Masalah Sampah dan Kebersihan Kota
Pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan penataan kota menjadi isu yang harus mendapat perhatian serius. Fraksi DPN menganggap bahwa masalah ini bukan hanya isu teknis, melainkan menyangkut kualitas hidup masyarakat, kesehatan, dan citra daerah.
Pemerintah Kota diharapkan dapat lebih serius dalam pengelolaan sampah berbasis kelurahan dan RT/RW, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Hal ini juga mencakup penataan sistem pengangkutan dan penyelesaian masalah daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
5. Lapangan Kerja dan Dukungan untuk UMKM
Fraksi DPN juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kesempatan kerja dan kondisi ekonomi masyarakat. Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sulitnya menemukan peluang kerja, terbatasnya akses permodalan, serta dukungan pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masih lemah.
Yang dibutuhkan adalah lebih dari sekadar seminar, melainkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dukungan nyata bagi UMKM, serta pembukaan ruang ekonomi baru yang dapat memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat.
6. Penguatan Pelayanan Dasar
Fraksi DPN menegaskan bahwa pelayanan dasar harus menjadi prioritas utama, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Masyarakat tidak menilai pemerintah hanya dari banyaknya rapat yang diadakan, tetapi dari seberapa cepat dan efektif masalah mereka dapat diselesaikan.
Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat bekerja dengan orientasi yang sama, yaitu mengurangi rutinitas birokrasi dan lebih banyak menekankan pada tindakan nyata yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
