Ketua DPRK Banda Aceh Tanggapi Aspirasi Pedagang Jalan Tengku Chik Pante Kulu Terkait Pembangunan Jalan

Di tengah dinamika pembangunan kota yang terus berlanjut, aspirasi pedagang di Jalan Teungku Chik Pante Kulu menjadi sorotan utama. Pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dengan para pedagang yang berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, mengungkapkan keresahan dan harapan mereka terkait proyek pembangunan yang direncanakan. Dalam audiensi ini, mereka menyampaikan pendapat dan keinginan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi mereka sebagai pelaku usaha. Melalui diskusi yang hangat, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, berusaha memahami dan menanggapi aspirasi pedagang dengan bijak.

Perwakilan Pedagang Menyampaikan Aspirasi

Pertemuan tersebut dimulai dengan kehadiran sejumlah perwakilan pedagang dari Jalan Teungku Chik Pante Kulu, yang disambut langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST. Dalam audiensi ini, turut hadir Ketua Komisi II, Zidan Al Hafidh, S.Ked, serta Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar S.Sos., M.Si. Kehadiran berbagai pihak terkait menunjukkan kepentingan serius yang diambil oleh pemerintah kota dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Keberatan Terhadap Rencana Pembangunan

Salah satu perwakilan, Suriadi, dengan tegas mengungkapkan keberatan mereka terhadap rencana pembangunan yang akan mengubah Jalan Teungku Chik Pante Kulu menjadi area kuliner atau menutup akses kendaraan. Ia menyatakan, “Kami menolak keras, itu inti yang ingin kami sampaikan di sini. Jika jalan tersebut dijadikan tempat kuliner atau ditutup untuk akses kendaraan, itu tidak akan memberikan manfaat bagi kami sebagai pedagang.”

Suriadi menambahkan, meskipun mereka setuju jika jalan tersebut diperindah karena lokasinya yang strategis di tengah kota, mereka sangat berharap agar jalan tetap dapat diakses oleh kendaraan. Mereka khawatir perubahan tersebut akan mengganggu aktivitas perdagangan sehari-hari yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Respons dari Pihak Pemerintah

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Bachtiar sebagai Asisten Pemerintahan berjanji untuk melaporkan hasil audiensi tersebut kepada Sekretaris Daerah dan Wali Kota. Dia menegaskan pentingnya merespons masukan dari pedagang dengan serius. “Pembangunan ini seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya para pedagang. Jika ada keberatan, kami akan mempertimbangkan kembali dan duduk bersama dengan Sekda untuk mencari solusi,” ujarnya.

Proyek untuk Kebaikan Bersama

Bachtiar juga menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, bukan untuk menimbulkan kerugian. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur, di mana pedagang kaki lima dapat berinteraksi dengan pedagang toko secara harmonis. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan tersebut, sekaligus memperindah kawasan Jalan Teungku Chik Pante Kulu.

Harapan Ketua DPRK Banda Aceh

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, berharap agar pihak eksekutif dapat menindaklanjuti aspirasi para pedagang dengan bijaksana. Ia mengingatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memberikan manfaat maksimal kepada pedagang dan mempercantik kota tanpa mengorbankan kepentingan mereka. “Kami meminta Pemerintah Kota untuk menyikapi masukan ini dengan bijaksana. Pembangunan yang kita lakukan harusnya tidak merugikan para pedagang kita,” ungkapnya.

Strategi Pembangunan yang Menguntungkan

Penting bagi pemerintah untuk menemukan kebijakan yang strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan usaha pedagang. Dalam konteks ini, keterlibatan para pedagang dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial. Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan proyek pembangunan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

• Mendengarkan suara pedagang untuk memahami kebutuhan mereka.
• Menjaga aksesibilitas jalan agar tetap dapat dilalui kendaraan.
• Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam perencanaan.
• Membangun lingkungan yang harmonis antara pedagang kaki lima dan pedagang tetap.
• Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui audiensi ini, diharapkan akan ada jalan tengah yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan para pedagang. Proses dialog yang dilakukan ini mencerminkan komitmen DPRK Banda Aceh untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam menghadapi tantangan pembangunan, penting untuk menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan inklusivitas agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan.

Kesimpulan: Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama para pedagang yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Dengan mendengarkan aspirasi pedagang di Jalan Teungku Chik Pante Kulu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya memperindah kota tetapi juga memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dialog yang konstruktif dan solusi yang inklusif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.