Kejati Aceh Selidiki 9 Kasus Korupsi, Sidang Megaskandal Beasiswa Segera Dimulai

BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menunjukkan kinerja yang mengesankan dalam penanganan kasus-kasus korupsi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Dengan fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejati Aceh berhasil mengusut sembilan perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.

Capaian Kejati Aceh dalam Penanganan Kasus Korupsi

Dalam sebuah acara silaturahmi yang berlangsung di Aula Serbaguna Kejati Aceh pada 1 September 2026, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Teuku Rahmatsyah, memaparkan hasil kerja lembaganya selama delapan bulan terakhir. Capaian yang diraih menunjukkan dedikasi Kejati Aceh dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang terus meningkat.

Teuku Rahmatsyah menjelaskan bahwa dari sembilan kasus yang sedang ditangani, empat di antaranya berhubungan dengan pengelolaan Beasiswa Pemerintah Aceh untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024, yang ditangani oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

Kasus Beasiswa Pemerintah Aceh

Kasus-kasus terkait beasiswa ini melibatkan empat tersangka dengan inisial S, CP, RHS, dan ET. Berkas perkara mereka telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke tahap penuntutan (Tahap II) pada 29 Juli 2026. Teuku Rahmatsyah menambahkan bahwa seluruh perkara tersebut telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada 14 Agustus 2026 untuk segera disidangkan.

Skandal Pengadaan Tanah di Kabupaten Simeulue

Selain kasus beasiswa, Kejati Aceh juga berhasil mengungkap dua kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Simeulue. Perkara pertama terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Desa Sigulai, yang merupakan bagian dari proyek pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran tahun 2019.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tersangka berinisial S berdasarkan surat perintah penyidikan yang diperbarui sejak 11 Maret 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Kejati Aceh dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di daerah.

Kasus Kedua dalam Pengadaan Tanah

Kasus kedua yang juga mencuat berasal dari dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk proyek Daerah Irigasi Sigulai, di Kecamatan Simeulue Barat, oleh Dinas Pengairan Aceh pada tahun anggaran 2019. Penyidikan dimulai pada 14 Juli 2026, dengan penetapan tersangka baru berinisial DS.

Fokus pada Proyek Infrastruktur

Tiga perkara lainnya yang sedang ditangani oleh Korp Adiyaksa ini berfokus pada proyek infrastruktur jalan serta pengelolaan usaha BUMN di sektor perikanan. Dua dari kasus tersebut berkaitan dengan penyimpangan dalam proyek jalan dan jembatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Aceh untuk tahun anggaran 2024.

• Proyek preservasi Jalan dan Jembatan dari Kota Subulussalam ke Batas Provinsi Sumatera Utara dengan total kontrak Rp10,278 miliar.
• Proyek penanganan longsoran ruas Kota Subulussalam menuju Batas Provinsi Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp13,5 miliar.

Kedua proyek ini masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Teuku Rahmatsyah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Kejati Aceh untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Dugaan Korupsi di Sektor Perikanan

Perkara terakhir yang sedang diselidiki oleh Kejati Aceh adalah dugaan praktik korupsi yang melibatkan pengolahan dan perdagangan ikan di PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue, yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2025. Penyidikan terhadap kasus ini dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan pada 13 Februari 2026.

Proses audit resmi untuk menentukan nilai kerugian negara dari kasus ini juga sedang berlangsung, dan Kejati Aceh berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta terkait dugaan korupsi ini. Teuku Rahmatsyah menjelaskan bahwa dari sembilan perkara yang sedang ditangani, empat kasus beasiswa sudah siap untuk disidangkan, sedangkan lima perkara lainnya masih dalam proses penyidikan yang lebih mendalam.

Pentingnya Pemberantasan Kasus Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejati Aceh mencerminkan keseriusan lembaga ini dalam menghadapi tantangan yang ada. Setiap kasus memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan keuangan negara.

Dengan adanya langkah-langkah tegas dari Kejaksaan Tinggi Aceh, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pengelolaan dana publik dan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah. Masyarakat pun berharap agar penegakan hukum dapat berlangsung adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terjaga.

Kasus-kasus korupsi yang terungkap ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam memberantas korupsi di Aceh. Kejati Aceh harus terus meningkatkan kinerjanya dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik koruptif.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa dana publik dikelola dengan tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Kejati Aceh bertekad untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi demi kepentingan rakyat dan masa depan yang lebih baik.

Melalui berbagai langkah strategis dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan Aceh dapat menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kejati Aceh akan terus berupaya untuk mewujudkan visi tersebut, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi.