Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor investasi di Batam, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, baru-baru ini menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Kementerian Keuangan RI. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 13 Maret 2026, ini mencerminkan komitmen penyelesaian masalah investasi yang diusung oleh BP Batam, serta upaya untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik di wilayah tersebut.
Komitmen BP Batam dalam Penyelesaian Masalah Investasi
Kehadiran Amsakar dan Li Claudia di forum tersebut menunjukkan keseriusan mereka dalam menanggapi hambatan-hambatan yang seringkali menghambat laju investasi. Dengan niat untuk menyelesaikan permasalahan perizinan dan operasional yang dihadapi oleh para pelaku usaha, BP Batam berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan efisien.
Di dalam forum ini, terdapat sejumlah isu terkait investasi yang menjadi fokus utama, seperti Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), pengalokasian lahan, serta percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Isu-isu ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung perekonomian daerah.
Pernyataan di Hadapan Menteri Keuangan
Di hadapan Menteri Keuangan RI, Amsakar dan Li Claudia menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menangani berbagai persoalan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang inklusif dan transparan di Batam. Amsakar menyampaikan, “Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.”
Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR)
Menanggapi isu Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), Amsakar mengungkapkan bahwa BP Batam menghadapi tantangan dalam mengalokasikan lahan. Dalam periode terakhir, tidak ada alokasi lahan yang dilakukan akibat adanya moratorium yang ditetapkan. Hal ini berdampak langsung pada proses investasi yang tertunda.
Demi memperbaiki situasi ini, BP Batam juga sedang melakukan perbaikan pada Land Management System (LMS) untuk meningkatkan layanan pertanahan. Pembaruan database menjadi kunci untuk mempermudah akses informasi dan mempercepat proses yang diperlukan.
Detail dalam Rencana Tata Ruang
Amsakar menambahkan bahwa terdapat beberapa komponen dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu diperjelas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para investor, serta memperlancar proses investasi yang ada.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan investor. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pertumbuhan investasi di Batam akan semakin kondusif dan transparan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti beberapa persoalan terkait investasi. Tujuannya agar Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Li Claudia.
Menuju Iklim Investasi yang Lebih Baik
Melalui langkah-langkah yang diambil oleh BP Batam, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih baik di Batam. Dengan komitmen penyelesaian masalah investasi yang kuat, diharapkan para pelaku usaha akan merasa lebih yakin untuk berinvestasi dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
- Komitmen BP Batam dalam penyelesaian masalah investasi.
- Koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat.
- Peningkatan layanan pertanahan melalui LMS.
- Pentingnya RKKPR dan RDTR dalam investasi.
- Peran strategis Batam dalam pembangunan ekonomi.
Dengan semua langkah ini, BP Batam menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik. Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah investasi akan membawa dampak positif tidak hanya bagi Batam, tetapi juga bagi perekonomian nasional.
