Bupati Asahan Teken Komitmen Bersama Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi

<p>Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).</p>

<p>Kegiatan tersebut diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, pimpinan KPK, perwakilan BPKP RI, perwakilan LKPP, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta Ketua DPRD se-Sumatera Utara.</p>

<p>Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>

<p>"Hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran para kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menerima pembekalan sekaligus melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan masing-masing," ujar Bobby.</p>

<p>Ia berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara komprehensif karena pemerintahan daerah melibatkan banyak pemangku kepentingan yang saling berkaitan.</p>

<p>"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," katanya.</p>

<p>Bobby memastikan Pemprov Sumatera Utara bersama 33 pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.</p>

<p>"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," ujarnya.</p>

<p>Ia menegaskan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota siap menerima pembekalan serta melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, penguatan pencegahan korupsi diharapkan tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota.</p>

<p>Pimpinan KPK Soroti Peran APIP</p>

<p>Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu unsur penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya korupsi di daerah.</p>

<p>Menurutnya, posisi APIP perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).</p>

<p>"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," ujar Johanis.</p>

<p>Wamendagri: APIP Jangan Dihindari</p>

<p>Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menekankan pentingnya posisi APIP dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.</p>

<p>Menurutnya, APIP memiliki peran untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan sebelum persoalan tersebut masuk ke ranah hukum.</p>

<p>"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH. APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," ujar Akhmad.</p>

<p>Rakor tersebut sekaligus menjadi forum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga pengawasan dan penegakan hukum dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi.</p>