White Angels Spa di Green Garden Dikenal, Promosi Diduga Tawarkan Layanan Kontroversial

Jakarta – Sebuah spa yang dikenal dengan nama White Angels Spa yang terletak di kawasan Green Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kini menjadi perhatian publik setelah ditemukan materi promosi yang diduga menawarkan layanan yang melampaui pijat dan relaksasi standar, termasuk aktivitas seksual.

Masalah Hukum dan Pengawasan Usaha

Temuan ini menimbulkan pertanyaan penting terkait legalitas operasional spa ini, mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta sejauh mana penyelenggara usaha mematuhi peraturan pariwisata dan ketentuan ketertiban umum yang berlaku di DKI Jakarta.

White Angels Spa berlokasi di Jalan Komplek Green Garden, Blok Z4 No. 10, RT 14/RW 08, yang secara fisik tampak sebagai bangunan usaha biasa di tengah lingkungan permukiman dan area komersial.

Namun, berdasarkan informasi mengenai daftar layanan yang berhasil dikumpulkan, terdapat sejumlah istilah dalam paket layanan yang sangat perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak berwenang.

Paket Layanan Kontroversial

Materi promosi yang diterima menampilkan beberapa paket layanan dengan istilah yang mencurigakan. Salah satunya adalah “Angel Massage”, yang diklaim mencakup pijat tradisional, Shiatsu, serta layanan yang dalam daftar ditulis menggunakan singkatan PM dan HJ, dengan durasi 90 menit dan tarif Rp280.000.

Selanjutnya, paket “Double Shoot” yang berdurasi 120 menit dengan tarif Rp435.000 juga mencantumkan layanan PM dan HJ. Paket lainnya yang menarik perhatian adalah “Twin Angel”, yang menawarkan pijat tradisional, Shiatsu, PM dan HJ, dengan durasi 90 menit dan tarif Rp435.000, serta menyebutkan keberadaan dua terapis dalam layanan tersebut.

Informasi tersebut diterima dalam bentuk daftar yang mencakup jenis paket, durasi, tarif, dan ketentuan tambahan yang relevan.

Verifikasi Kebenaran Layanan

Namun, keberadaan daftar layanan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa semua layanan yang dicantumkan benar-benar diberikan di lokasi. Verifikasi langsung dan pemeriksaan dari instansi berwenang sangat diperlukan untuk menilai keabsahan kegiatan usaha, kelayakan perizinan, serta praktik yang sebenarnya dilakukan.

Isu ini menjadi semakin serius jika materi promosi yang beredar tersebut benar-benar mencerminkan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum secara tegas melarang tindakan asusila dan prostitusi, yang mencakup berbagai aktivitas ilegal.

Peraturan yang Mengatur Ketertiban Umum

Pasal 42 ayat (1) melarang setiap individu untuk berperilaku asusila di tempat umum seperti jalan, jalur hijau, taman, dan lainnya. Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) melarang tindakan seperti menjadi pekerja seks komersial, menyuruh atau memfasilitasi orang lain menjadi pekerja seks komersial, serta menggunakan jasa pekerja seks komersial.

Lebih relevan dengan dugaan aktivitas di White Angels Spa, Pasal 43 Perda tersebut mengatur larangan bagi individu atau badan untuk menyediakan atau menggunakan bangunan untuk melakukan tindakan asusila.

Dengan kata lain, isu ini tidak dapat dilihat hanya dari segi apakah suatu tempat memiliki izin usaha pijat atau spa. Yang perlu diperiksa adalah kesesuaian antara izin usaha dengan aktivitas yang sebenarnya berlangsung di dalamnya.

Pengawasan Usaha Pariwisata

Pengawasan terhadap usaha pariwisata juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang masih berlaku. Dalam Pasal 43, pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk pencegahan terjadinya tindakan asusila dan prostitusi.

Yang lebih menarik, Pasal 49 menjelaskan bahwa pengawasan terhadap usaha pariwisata dilakukan secara rutin dan khusus. Pengawasan khusus dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat atau pemberitaan media mengenai dugaan aktivitas asusila atau pelanggaran lainnya di tempat usaha pariwisata.

Oleh karena itu, pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran ini harusnya tidak berhenti pada polemik di media. Instansi berwenang memiliki landasan regulasi untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap usaha yang dilaporkan.

Evaluasi Terhadap Usaha Pariwisata

Pasal 50 juga mengatur evaluasi terhadap usaha pariwisata, termasuk kesesuaian legalitas dengan kegiatan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan usaha, aspek sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan kesusilaan, serta langkah tindak lanjut berdasarkan temuan lapangan, informasi media, dan pengaduan masyarakat.

Dengan demikian, ada sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh instansi terkait. Pertama, apa jenis dan klasifikasi usaha yang terdaftar atas nama White Angels Spa?

• Apa saja jenis layanan yang diizinkan?
• Apakah aktivitas yang tertera dalam materi promosi sesuai dengan izin usaha yang dimiliki?
• Apakah ada pemeriksaan atau pengawasan terhadap lokasi tersebut sebelumnya?
• Jika terbukti benar, tindakan administratif atau hukum apa yang akan diambil?
• Apakah pemberitaan ini menjadi dasar untuk pengawasan khusus sesuai mekanisme yang ada?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi berwenang untuk melakukan verifikasi.

Peran LSM dalam Pengawasan

Ketua DPD LSM Pemerhati Penegakan Hukum dan Keadilan (LSM-PPHK) DKI Jakarta, Awy Eziary, menyatakan bahwa informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam kegiatan usaha ini perlu segera diverifikasi oleh pemerintah daerah dan aparat terkait.

“Ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap usaha di Jakarta Barat harus diperkuat. Pejabat terkait harus berani melakukan pemeriksaan jika ada dugaan pelanggaran,” tegas Awy.

Menurutnya, dunia usaha seharusnya beroperasi sesuai izin dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kredibilitas usaha.

Proses Konfirmasi dan Klarifikasi

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab, pihak redaksi telah melakukan upaya konfirmasi terkait temuan ini kepada manajemen White Angels Spa serta instansi terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Awy juga menekankan pentingnya agar instansi tidak hanya mengandalkan pemeriksaan administratif, tetapi memastikan bahwa kegiatan usaha yang berlangsung di lapangan benar-benar sesuai dengan perizinan yang ada.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari manajemen White Angels Spa maupun dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat mengenai materi promosi, jenis layanan, legalitas usaha, atau langkah pengawasan yang diambil terhadap aktivitas tersebut.

Pemberitaan dan Tanggung Jawab Media

Pihak redaksi membuka kesempatan bagi White Angels Spa dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, atau hak jawab atas informasi yang telah dipublikasikan.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum sebelum adanya pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Temuan mengenai materi promosi ini perlu divalidasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Sebagai media, kami menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, yang menekankan pada akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Kini, keputusan ada di tangan instansi berwenang: apakah informasi ini akan diverifikasi secara serius, atau sekadar menjadi informasi yang beredar tanpa adanya pemeriksaan di lapangan?

Karena jika sebuah usaha memang melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan izin dan ketentuan yang berlaku, isu ini bukan lagi sekadar soal promosi, tetapi menyangkut kepatuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah.