DPRD Jatim Desak Pemprov Ciptakan Iklim Investasi Positif untuk Dorong Industri dan Atasi Pengangguran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengajukan desakan kepada Pemerintah Provinsi untuk merancang skema yang menyeluruh dalam menangani masalah pengangguran. Terobosan ini diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang bukan hanya memberikan kepastian, tetapi juga mendorong masuknya investasi ke wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Pentingnya Iklim Investasi Positif

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti bahwa pendekatan pemerintah selama ini cenderung bersifat reaktif. Ia menyebut tindakan tersebut mirip dengan pemadam kebakaran, yang hanya berfokus pada pemecahan masalah sesaat tanpa menyentuh akar permasalahan pengangguran secara mendalam.

Puguh menegaskan, untuk menangani pengangguran secara efektif, diperlukan lebih dari sekadar penyelenggaraan bursa kerja atau job fair. Ketersediaan lapangan kerja sangat erat kaitannya dengan iklim investasi yang ada, pertumbuhan sektor industri, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Hubungan Antara Iklim Investasi dan Pertumbuhan Industri

“Menangani pengangguran tidak bisa hanya bergantung pada job fair. Akar masalah ini berkaitan erat dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri,” jelas Puguh dalam sebuah wawancara. Ia menekankan bahwa apabila iklim investasi berada dalam kondisi yang baik, sektor industri akan memiliki ruang untuk berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Sebaliknya, jika dunia usaha tertekan oleh ketidakpastian ekonomi, masalah politik, kelangkaan bahan baku, dan meningkatnya biaya produksi, maka keberlangsungan perusahaan akan terancam. “Ketika iklim investasi positif, industri akan berkembang dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Namun, jika sebaliknya, banyak pabrik terpaksa tutup dan hengkang dari Jawa Timur,” tambahnya.

Perlunya Kebijakan Perpajakan yang Wajar

Puguh mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah sebelum muncul gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kebijakan perpajakan. Menurutnya, regulasi pajak harus mencerminkan kondisi pelaku usaha, terutama pada fase awal pembangunan industri.

“Pemerintah perlu merumuskan regulasi pajak yang adil dan mempertimbangkan situasi pelaku usaha. Kebijakan ini penting agar tidak ada hambatan dalam ekspansi usaha yang berujung pada penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

Regulasi Ketenagakerjaan dan Infrastruktur

Selain kebijakan pajak, Puguh juga menekankan bahwa regulasi ketenagakerjaan dan infrastruktur merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan upah dapat diterapkan secara adil dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kelancaran rantai pasok bahan baku serta distribusi hasil industri.

• Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung kelangsungan industri.
• Kepastian regulasi dan biaya usaha yang wajar menjadi kunci utama.
• Tenaga kerja yang terampil dan infrastruktur yang memadai harus dipandang sebagai satu kesatuan.

Puguh menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara”. Dengan konektivitas perdagangan dan industri yang berkembang, potensi ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan industri nasional.

Persaingan Dalam Menarik Investasi

Dalam konteks ini, Puguh mengingatkan bahwa persaingan antarwilayah untuk menarik investasi semakin ketat. Para pelaku usaha akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk menanamkan modal, seperti kepastian regulasi, biaya produksi, infrastruktur, akses bahan baku, dan prospek pasar yang ada.

“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian dalam regulasi, pelaku industri cenderung akan memindahkan investasinya ke wilayah lain yang dianggap lebih menguntungkan,” ujar Puguh, yang mewakili daerah pemilihan Malang Raya.

Pentingnya Tindakan Preventif

Oleh karena itu, Puguh menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya bertindak hanya setelah PHK terjadi. Langkah-langkah preventif perlu diambil dengan melakukan pemetaan sektor industri yang rentan, berkomunikasi secara aktif dengan dunia usaha, serta mengeluarkan kebijakan yang mendukung kelangsungan operasi perusahaan dan ekspansi usaha.

Dia juga mengingatkan bahwa masalah pengangguran tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber pendapatan individu, tetapi juga dapat menyebabkan dampak sosial yang lebih luas. Jika PHK terjadi secara masif, hal ini dapat memengaruhi kehidupan keluarga dan menciptakan masalah sosial yang lebih kompleks.

Dampak Sosial dari Pengangguran

Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membayar kewajiban finansial dan biaya pendidikan anak. Oleh karena itu, menjaga keberadaan lapangan pekerjaan yang sudah ada harus menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

“Pemerintah harus proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sejak awal, agar industri dapat bertahan, berkembang, dan terus membuka lapangan pekerjaan,” tutup Puguh.