Dewan Pers Perbarui Ketentuan KBLI, Perusahaan Pers Wajib Punya Kode Utama

Dewan Pers baru-baru ini mengambil langkah penting dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: 01/SE-DP/VIII/2026, yang menandai pembaruan dalam ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk perusahaan pers. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan yang cepat dalam industri media digital serta penyesuaian struktur KBLI yang telah disusun oleh pemerintah sejak 2025. Dengan adanya kebijakan ini, semua badan hukum perusahaan pers diharuskan untuk mencantumkan satu kode utama yang sesuai dengan bidang media yang mereka jalankan. Pembaruan ini diharapkan dapat memperkuat standar dalam pendataan dan verifikasi perusahaan pers, yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/I/2023.

Tujuan Pembaruan KBLI oleh Dewan Pers

Pembaruan KBLI bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan transparansi dalam sektor media, terutama di tengah dinamika yang terus berkembang. Dengan mewajibkan setiap perusahaan pers untuk memiliki kode utama perusahaan pers yang sesuai, Dewan Pers berharap dapat mempermudah proses verifikasi dan mendukung integritas serta keandalan informasi yang disajikan oleh media. Selain itu, langkah ini juga menjadi penting dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas di industri media.

Kategori KBLI Utama untuk Perusahaan Pers

Dewan Pers telah menetapkan tujuh kategori kode utama perusahaan pers yang dapat dipilih oleh perusahaan sesuai dengan jenis usaha media yang dijalankan. Kategori ini mencakup:

• 58120 — Penerbitan Surat Kabar: Meliputi penerbitan surat kabar dalam format cetak, elektronik, dan digital, termasuk surat kabar iklan.
• 58130 — Penerbitan Jurnal dan Penerbitan Berkala: Mencakup penerbitan jurnal, majalah, dan terbitan berkala, serta jadwal siaran untuk media penyiaran.
• 60101 — Radio Analog: Menyediakan layanan penyiaran radio berbasis sinyal analog.
• 60102 — Radio Digital: Menyediakan layanan penyiaran radio berbasis sinyal digital.
• 60202 — Televisi Digital: Menyediakan layanan penyiaran dan pemrograman televisi digital.
• 60311 — Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah: Meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan berita oleh instansi pemerintah.
• 60312 — Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta: Meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan berita oleh perusahaan swasta melalui media cetak, elektronik, atau portal online.

KBLI Pendukung bagi Perusahaan Pers

Selain KBLI Utama, Dewan Pers juga memberikan kesempatan bagi perusahaan pers untuk mencantumkan kode pendukung yang dapat menunjang aktivitas di luar redaksi berita. Beberapa kategori yang termasuk dalam KBLI Pendukung ini antara lain:

• Pencetakan Umum (18111)
• Penerbitan Buku (58110)
• Aktivitas Periklanan (73100)
• Jajak Pendapat Opini Publik (73202)
• Penyelenggaraan MICE (82300)
• Pendidikan dan Pelatihan Kerja TIK Perusahaan (85582)

Kehadiran KBLI Pendukung ini memungkinkan perusahaan pers untuk menjalankan unit usaha yang lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan inovasi di tengah persaingan industri media yang semakin ketat.

Kewajiban Perusahaan Pers dalam Penerapan KBLI

Ketentuan baru ini berlaku secara wajib bagi entitas pers yang sedang dalam proses pengajuan verifikasi baru. Sementara untuk perusahaan pers yang telah terverifikasi, Dewan Pers mewajibkan mereka untuk menyesuaikan kode KBLI yang digunakan paling lambat saat melakukan pemutakhiran status verifikasi berjangka. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh perusahaan pers mematuhi standar yang ditetapkan dan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Proses Verifikasi dan Penyesuaian KBLI

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan pers beroperasi dengan baik dan memenuhi semua syarat yang diperlukan. Dalam rangka mengikuti ketentuan yang baru, perusahaan-pers diharuskan untuk:

• Mengajukan permohonan verifikasi dengan mencantumkan kode utama perusahaan pers yang tepat.
• Melakukan pembaruan data sesuai dengan kategori KBLI yang telah ditetapkan.
• Menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses verifikasi.
• Memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah akurat dan terkini.
• Melakukan pemutakhiran status secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak Pembaruan KBLI Terhadap Industri Media

Pembaruan KBLI ini diharapkan tidak hanya berdampak positif pada perusahaan pers, tetapi juga pada industri media secara keseluruhan. Dengan adanya standar yang lebih jelas dan terukur, diharapkan akan tercipta kompetisi yang lebih sehat dan transparan. Selain itu, konsumen atau pembaca juga akan merasakan manfaatnya melalui informasi yang lebih berkualitas dan terverifikasi.

Peran Dewan Pers dalam Memastikan Kualitas Media

Dewan Pers berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas media di Indonesia. Dengan adanya ketentuan baru ini, Dewan Pers berusaha untuk memperkuat perannya sebagai pengawas dan pembina industri media. Hal ini penting untuk menjaga agar perusahaan pers tetap beroperasi sesuai dengan kode etik dan standar jurnalistik yang berlaku, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipercaya.

Penutup dan Harapan ke Depan

Surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, pada 10 Agustus 2026, di Jakarta, merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan profesionalisme di sektor media. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan kode utama yang jelas, diharapkan perusahaan pers dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di industri. Dewan Pers juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai KBLI ini bersifat dinamis dan dapat diperbarui sesuai dengan kebijakan baru dari otoritas yang berwenang. Hal ini menunjukkan komitmen Dewan Pers untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan memastikan bahwa perusahaan pers di Indonesia tetap relevan dan berkualitas.