Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting terhadap Perubahan APBD
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Demokrat DPRD Medan, melalui ketuanya H Iswanda Ramli SE, telah menyampaikan kritik serta catatan krusial terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk tahun 2026. Iswanda menekankan bahwa perubahan yang dilakukan harus lebih dari sekadar dokumen administratif; harus ada strategi yang inovatif dan realistis serta pengawasan yang ketat untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran.
Rapat Paripurna dan Pemandangan Umum Fraksi
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Iswanda Ramli dalam pemandangan umum Fraksi Demokrat pada rapat paripurna DPRD Medan yang membahas Rancangan Perubahan APBD Kota Medan tahun 2026, berlangsung pada hari Senin, 14 September 2026. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Drs Wong Cun Sen, yang didampingi oleh para wakil ketua, yaitu Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra, serta dihadiri oleh Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota, Zakiyuddin Harahap, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan lainnya. Sekretaris Dewan, Plt Erisda Hutasoit, dan Kabag Persidangan Perundang-undangan, Andres Willy Simanjuntak, juga turut memfasilitasi rapat ini.
Peluang Ekonomi dan Pajak
Dalam pemandangan umum yang disampaikan, Iswanda Ramli menekankan bahwa meskipun Kota Medan memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, masih ada banyak ruang yang dapat dikelola dengan lebih baik. Ia menyarankan bahwa upaya ini harus melibatkan perbaikan dalam pelayanan publik serta perluasan basis wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Lebih lanjut, Iswanda mengingatkan agar pemerintah tidak menetapkan target pendapatan yang terlalu ambisius tanpa mempersiapkan sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ini penting agar pencapaian target tidak hanya menjadi angan-angan belaka.
Komitmen untuk Tata Kelola yang Baik
Iswanda Ramli menegaskan bahwa perubahan yang diusulkan harus mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi fokus pemerintah kota pada sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Percepatan Realisasi Belanja Modal
Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja modal, terutama untuk proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Mereka juga meminta pemantapan program layanan publik yang inklusif dan berkeadilan serta evaluasi terhadap belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah dalam jangka panjang.
- Pentingnya percepatan realisasi belanja modal
- Pemantapan program layanan publik yang inklusif
- Evaluasi belanja pegawai yang proporsional
- Peningkatan pengawasan terhadap penyerapan anggaran
- Minimalkan program yang berisiko tidak terserap
Pengawasan dan Efektivitas Anggaran
Sejalan dengan itu, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan terkait kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran. Mereka menekankan pentingnya penyesuaian program secara matang untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Selain itu, diperlukan juga efektivitas alokasi dan realisasi belanja untuk meminimalkan program atau kegiatan yang berpotensi tidak terserap, serta memastikan bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai target dan waktu yang ditentukan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fokus pada Isu Strategis
Ramli juga menggarisbawahi beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan memerlukan solusi inovatif dari Pemko Medan. Salah satunya adalah alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dalam perubahan APBD yang mencapai Rp 1,45 triliun, meningkat 3,89% dari sebelumnya sebesar Rp 1,40 triliun.
Dengan bertambahnya anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan program prioritas dan mencapai target kinerja untuk tahun 2026. Harapannya adalah agar pendidikan di Kota Medan dapat merata dan berkualitas sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan.
Pentingnya Kesehatan dan Kesejahteraan
Mengenai Dinas Kesehatan, belanja yang dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2025 sebesar Rp 1,02 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,88% dari Rp 1,22 triliun. Fraksi Demokrat mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Hal serupa juga berlaku untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Sosial. Fraksi Demokrat mendorong agar perubahan APBD benar-benar memberikan ruang untuk bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi, serta memperkuat program pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan difabel, dan penanggulangan masalah kemiskinan serta pengangguran berdasarkan data yang akurat.
Percepatan Penyerapan Anggaran
Dalam konteks tersebut, Ramli mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, terutama untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. Ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Perubahan dalam komposisi belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi. Terkait dengan penerimaan pembiayaan dan proyeksi sisa anggaran (Silpa), Fraksi Demokrat meminta agar sisa anggaran dikelola dengan cermat sehingga tidak ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan setiap perubahan anggaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Medan.
